Menjaga Demokrasi di Kota Patriot

Mereka menyebut Bekasi sebagai Kota Patriot. Sebuah julukan yang lahir bukan dari gemuruh pidato, melainkan dari darah dan daging warganya yang sejak lama tak pernah rela dijajah, baik oleh penjajah berseragam asing, maupun oleh ketidakadilan dalam negerinya sendiri.

Semangat kepahlawanan itu kini tak lagi melulu bercerita tentang bambu runcing. Ia telah bermetamorfosis menjadi keberanian melaporkan kecurangan pemilu, menjadi nyali untuk menolak politik uang, dan menjadi kegigihan untuk tetap datang ke TPS meski hujan badai mengguyur. Namun, di kota yang semangat juangnya menyala-nyala ini, saya justru sering dihadapkan pada pertanyaan yang membuat saya merenung dalam hening.

Di sebuah warung kopi pinggir Jalan Cut Meutia, seorang pemuda bertanya kepada saya, "Pak, Bawaslu itu sebenarnya menjaga siapa? Saya ikut nyoblos tiap lima tahun, tapi kok setelah itu saya merasa tak punya siapa-siapa?" Saya terdiam sejenak. Bukan karena tak tahu jawaban, melainkan karena pertanyaan itu menusuk tepat di ruang paling dalam tugas kami sebagai pengawas pemilu. Pemuda itu tidak marah. Ia hanya lelah. Lelah karena demokrasi kadang terasa seperti pertunjukan besar: gemerlap di panggung, gelap di belakang layar.

Di Bekasi, denyut demokrasi berdetak begitu cepat. Pabrik-pabrik berdiri berdampingan dengan permukiman padat, menciptakan ekosistem di mana suara buruh dan suara ibu rumah tangga kerap terabaikan oleh gemuruh mesin industri dan janji-janji politisi musiman. Warga Bekasi cerdas. Mereka tahu persis kapan harga minyak goreng naik, mereka hafal mana pejabat yang benar-benar turun ke selokan, dan mana yang hanya muncul saat musim kampanye dengan atribut serba baru. Tapi kecerdasan itu selalu diuji setiap lima tahun. Selalu ada yang coba memanfaatkan keramaian, bagi-bagi sembako yang dibungkus janji kosong, iming-iming proyek yang tak jelas ujungnya, hingga tekanan halus pada kelompok masyarakat tertentu yang mengaku sebagai "bantuan" namun mengikat suara.

Di sinilah Bawaslu berdiri. Dan di tahun 2026 ini, kami genap berusia 18 tahun, waktu yang panjang untuk belajar, terjatuh, dan bangkit kembali. Delapan belas tahun lalu, Bawaslu lahir bukan dari rahim yang tenang, melainkan dari kegelisahan. Dari ingatan kolektif tentang pemilu-pemilu lama yang luka-luka, di mana kecurangan kerap menjadi pemenang dan kejujuran menjadi pecundang. Maka kami diciptakan bukan untuk menjadi sekadar stempel, melainkan untuk menjadi penjaga gerbang. Sejak saat itu, di setiap musim pemilu, kami hadir bukan sebagai algojo para politisi, bukan pula sebagai pembela setia kekuasaan. Kami adalah pengingat. Pengingat bahwa demokrasi bukan arena curang, melainkan ruang terhormat untuk bersaing secara jujur dan adil.

Dalam 18 tahun itu, Bawaslu telah menapaki jalan panjang. Kami telah menyaksikan pemilu-pemilu berganti dari rezim ke rezim, dari sistem yang kaku menuju sistem yang lebih terbuka. Kami telah merevisi ribuan aturan, menangani ribuan laporan pelanggaran, dan mengawal ribuan TPS dari Sabang hingga Merauke. Namun perjalanan itu tak pernah mudah. Setiap langkah kami kerap dihadapkan pada dua pilihan, berpihak pada prosedur yang benar, atau tunduk pada tekanan yang lebih besar. Dan di setiap persimpangan itu, kami selalu memilih untuk kembali pada amanah, bahwa Bawaslu ada untuk rakyat, bukan untuk kekuasaan.

Saya kerap membayangkan Bawaslu seperti seorang penjaga malam di kawasan industri yang tak pernah mati lampu. Saat semua orang terlelap dalam euforia kampanye atau kelelahan setelah seharian bekerja, kami menyusuri gang-gang sempit, membaca laporan demi laporan dari ponsel yang tak pernah berhenti bergetar. Saat ada oknum yang merusak alat peraga milik lawan, kami turun. Saat ada aparatur yang memobilisasi warganya dengan imbalan tertentu, kami catat. Bukan karena kami benci partai tertentu. Bukan karena kami ingin mencari sensasi. Kami hanya sadar, sekali kepercayaan rakyat pada pemilu runtuh, maka runtuh pula demokrasi kita.

Dan sebagai Kota Patriot, Bekasi tentu tidak ingin sejarah mencatatnya sebagai kota yang pahlawannya gugur bukan oleh peluru, melainkan oleh kekecewaan terhadap sistem. Bekasi pernah belajar dari kekecewaan itu. Beberapa pemilu sebelumnya, ada cerita pilu tentang suara yang dibeli dengan harga murah, saksi yang diintimidasi di siang bolong, hingga kotak suara yang tiba-tiba hilang entah ke mana. Maka hari ini, dengan usia Bawaslu yang genap 18 tahun, sebuah usia yang dalam tradisi kita disebut sebagai pintu menuju kedewasaan, kami tidak lagi hanya menunggu laporan. Kami menjemput bola. Kami hadir di setiap sudut TPS, berdialog dengan pedagang pasar, mengajak para pemuda karang taruna untuk menjadi bagian dari pengawasan. Karena kami yakin demokrasi hanya kuat jika rakyat yang menjaganya. Dan jiwa kepahlawanan sejatinya adalah keberanian untuk berkata jujur, meskipun mulut terasa pahit.

Hari ulang tahun Bawaslu bukan sekadar tiupan lilin dan pemotongan tumpeng. Ini adalah momen bagi kami di hadapan para patriot kota ini untuk merenung dan bertanya pada diri sendiri: Apakah dalam 18 tahun ini kami sudah cukup adil? Apakah kami sudah cukup hadir di tengah hiruk-pikuk pabrik dan kemacetan? Apakah kami sudah berani menegur kekuasaan yang salah, meskipun harus berhadapan dengan risiko?

Jujur, jawabannya belum sempurna. Kami masih belajar. Masih terus memperbaiki cara kerja dan keberanian kami. Tapi satu hal yang tak pernah berubah, seperti halnya semangat patriotisme yang mengalir di tanah Bekasi sejak puluhan tahun silam yaitu komitmen. Komitmen untuk memastikan bahwa demokrasi di kota ini bukan hanya milik mereka yang punya panggung atau dompet tebal. 

Demokrasi adalah hak milik ibu-ibu yang mengantre beras di pasar, milik buruh yang pulang larut malam dengan badan pegal, milik mahasiswa yang bermimpi tentang kota yang lebih adil daripada kota-kota lain.

Delapan belas tahun mungkin bukan usia yang panjang jika dibandingkan dengan umur republik ini. Namun dalam hitungan tahun itu, Bawaslu telah mengukuhkan satu hal, bahwa demokrasi tidak akan berjalan sendiri tanpa penjaga yang waspada. Seperti kapal yang membutuhkan nahkoda, seperti pabrik yang membutuhkan petugas keselamatan, demikian pula pemilu yang membutuhkan pengawas yang tidak takut bersuara. Bawaslu telah menjadi saksi bisu sekaligus aktor penting dalam setiap perbaikan sistem. Kami telah melihat demokrasi jatuh bangun, dan di setiap kesempatan, kami selalu berusaha menawarkan tangan untuk membantunya berdiri kembali.

Pada akhirnya, Bawaslu hanyalah alat. Yang benar-benar menjaga demokrasi adalah kita semua. Di hari jadi Bawaslu yang ke-18 ini, saya mengajak seluruh warga Bekasi, para patriot sejati, untuk tidak lelah menjadi saksi sejarah. Laporkan jika ada kecurangan. Tolak dengan tegas jika ada yang menawarkan amplop untuk suara Anda. Dan ingatkan tetangga bahwa pesta demokrasi adalah pesta kita bersama, bukan pesta segelintir orang yang haus kekuasaan. 

Karena 18 tahun ke depan, kita tidak ingin anak-anak kita bertanya dengan nada yang sama seperti pemuda di warung kopi itu, "Bawaslu menjaga siapa?" Kita ingin mereka tahu jawabannya tanpa perlu bertanya.

Saya tutup tulisan ini dengan sebuah kalimat yang dulu pernah saya dengar dari seorang nenek di Bantar Gebang. Saat saya menanyakan mengapa ia tetap bersikeras datang ke TPS meskipun tubuhnya sudah renta dan jalanan becek, ia menjawab dengan suara parau namun penuh wibawa:

"Saya ingin cucu saya tumbuh di kota yang jujur, Bang. Supaya mereka pantas disebut anak patriot."

Kota yang jujur. Itulah cita-cita kami. Itulah cita-cita Bawaslu yang telah kami perjuangkan selama 18 tahun, dan akan terus kami perjuangkan di tahun-tahun yang akan datang. Selamat ulang tahun, Bawaslu. Mari terus menjaga demokrasi, hingga setiap warga Bekasi dan Indonesia bisa kembali percaya bahwa suara mereka adalah senjata paling ampuh di zaman modern ini.