Bawaslu Kota Bekasi Hadiri Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum

Bandung (10/12) - Kordiv Hukum, Humas dan Datin Bawaslu Kota Bekasi menghadiri Rapat Pembahasan Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum. Kegiatan ini diselenggarakan agar Bawaslu Jawa Barat bersama jajaran 27 Kab/Kota Se-Jawa Barat menyusun masukan perbaikan dan penyempurnaan aturan teknis khususnya Bawaslu sebagai persiapan menghadapi pemilu serentak Tahun 2024.

Yusuf Kurnia, Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Jabar, dalam sambutannya mengatakan, “Hal ini merupakan langkah penting yang perlu dilakukan karena perkembangan terakhirbelum ada perubahan regulasi baik Undang-undang Pemilu maupun UU Pemilihan. Hal tersebut dapat mebimbulkan potensi permasalahan atau dinamika elektoral yang relatif sama dengan kondisi pada Pemilu 2019 dan Pemilihan 2020 lalu, jangan sampai jalan di tempat dan hanya berkutat dengan permasalahan yang berulang. Kita harus terus bergerak, berinovasi serta memberikan masukan atas penyempurnaan regulasi teknis Perbawaslu". 

Selanjutnya Angga N. Nugraha selaku Kepala Bagian Divisi Humas, Hukum, Data dan Informasi  Bawaslu Jabar mengatakan, “saya meminta untuk seluruh Bawaslu Kab/Kota agar menginventarisir segala persoalan dalam menjalankan tugas. Mulai dari sulitnya mencari personil SDM di lapangan hingga batas waktu penanganan pelanggaran. Persoalan-persoalan ini sebagai bahan diskusi, masukan regulasi dan agar lebih mempersiapkan diri". 

Sebagai tambahan informasi, dalam kegiatan tersebut turut hadir narasumber dari unsur Akademisi dan Praktisi yang membahas isu update terkait problematika dalam pengawasan dan penegakan hukum Pemilu. Adapun yang narasumber yang hadir Dosen UIN SGD Bandung, Dr. Iu Rusliana terkait Politik Identitas dan Isu SARA dalam dinamika Pemilu, Dekan Fakuktas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung, Prof. Dr. Fauzan Ali Rasyid, M.Si terkait Ancaman Politik Transaksional dalam Demokrasi dan Hakim Tipikor Pengadilan Tinggi Bandung, Dr. Ihat Subihat, S.H., M.H terkait Dampak Politik Transaksional dalam Pemilu Terhadap Perilaku Koruptif.

(aya/hhd)