Kolaborasi Kota Bekasi-Jakarta Selatan-Jakarta Barat, Tegaskan Kerja Pengawasan Tak Berhenti Usai Pemilu

KOTA BEKASI - Bawaslu Kota Bekasi kembali menggelar program Ngabuburit Pengawasan edisi ketiga dengan mengangkat tema “Setelah Pemilu, Bawaslu Ngapain?”. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi TikTok, Selasa (3/3), hasil kolaborasi bersama Bawaslu Jakarta Selatan dan Bawaslu Jakarta Barat.

Program Ngabuburit Pengawasan merupakan ruang diskusi santai namun substantif yang dikemas dalam suasana Ramadan, sebagai bagian dari strategi penguatan literasi kepemiluan dan pengawasan partisipatif kepada masyarakat luas. Pada edisi ketiga ini, fokus pembahasan diarahkan pada peran dan kerja-kerja Bawaslu di masa non-tahapan.

Diskusi dipandu oleh Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, dan menghadirkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jakarta Selatan, Lensi Clarisa Gumay, serta Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Jakarta Barat, Anta Bancin.

Lensi menegaskan pentingnya menyampaikan kinerja lembaga pengawas pemilu dengan pendekatan yang lebih komunikatif dan mudah dipahami masyarakat.

“Kami berkepentingan untuk menyampaikan kerja-kerja strategis yang sudah terlaksana melalui bahasa yang mudah dipahami seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya dalam siaran langsung tersebut.

Sementara itu, Anta Bancin menyoroti tantangan Bawaslu dalam menjangkau pemilih pemula dan generasi muda melalui platform digital.

“Turun langsung menyapa pemilih pemula dan Gen-Z adalah tantangan jajaran Bawaslu untuk terus menyuarakan api semangat demokrasi di negeri ini,” kata Anta.

Kegiatan ini diikuti ratusan netizen secara virtual, termasuk pegiat pemilu dan mantan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kota Bekasi. Interaksi yang aktif selama siaran menunjukkan tingginya minat publik terhadap isu pengawasan pemilu, bahkan setelah tahapan selesai.

Melalui Ngabuburit Pengawasan edisi ketiga ini, Bawaslu Kota Bekasi menegaskan bahwa kerja pengawasan tidak berhenti pasca Pemilu. Edukasi demokrasi, penguatan kelembagaan, serta konsolidasi pengawasan partisipatif tetap menjadi prioritas dalam menjaga kualitas demokrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.