Mutakhirkan Data Partai Politik, Bawaslu Jabar Siapkan Alat Kerja Pengawasan

Jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Penggunaan Alat Kerja Pengawasan (AKP) Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada Jumat (14/11). Kegiatan ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan menjadi tindak lanjut atas proses pemutakhiran data partai politik yang tengah dilakukan oleh KPU di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam penyampaiannya, Kabag PSPP Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Nurul Paramita, M.Si, menegaskan bahwa AKP merupakan instrumen penting yang harus dipahami secara komprehensif oleh seluruh jajaran pengawas pemilu. Ia menjelaskan bahwa pemanfaatan AKP yang seragam sangat dibutuhkan agar pengawasan PDPPB dapat dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai pedoman yang berlaku.

“AKP perlu segera disosialisasikan kepada jajaran pengawas pemilu sesuai Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025,” ujarnya.

Bawaslu Provinsi Jawa Barat juga kembali mengingatkan instruksi resmi terkait pelaksanaan PDPPB di tingkat Kabupaten/Kota. Instruksi tersebut meminta jajaran pengawas untuk melakukan koordinasi aktif dengan KPU setempat terkait pemenuhan dokumen dan data partai politik, mulai dari kepengurusan hingga keanggotaan, sekaligus memastikan penyusunan laporan hasil pengawasan PDPPB dilakukan secara berjenjang dan tepat waktu. Penegasan ini diberikan untuk memastikan bahwa pelaksanaan PDPPB tidak hanya berjalan sesuai mekanisme, tetapi juga mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kegiatan sosialisasi diikuti oleh seluruh 27 Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Barat, termasuk jajaran Bawaslu Kota Bekasi. Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurrul Fathia, Koordiv HPS Jhonny Sitorus, Kasubag PPPS Ricky Wicaksono serta staf Nindi Agustina, Boy Sinaga, dan Afidatun Nahdiah. Kehadiran jajaran Bawaslu Kota Bekasi mencerminkan komitmen dalam mendukung pengawasan PDPPB agar semakin optimal dan selaras dengan arahan Bawaslu Provinsi.