Jhonny Sitorus: Mahasiswa Harus Menjadi Pejuang Demokrasi yang Inklusif

KOTA BEKASI - Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) didorong untuk menjadi pejuang demokrasi yang inklusif dan mampu merawat nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut disampaikan Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, dalam kegiatan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) GMNI Komisariat Universitas Bhayangkara, Sabtu (18/7), di Aula Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Jhonny menyampaikan bahwa kader GMNI harus membawa semangat nasionalisme inklusif serta berperan aktif dalam menjaga demokrasi, khususnya pada masa non-tahapan pemilu. Menurutnya, keterlibatan mahasiswa dalam ruang-ruang diskusi kebangsaan menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran politik yang sehat.

“Kehadiran GMNI di Kota Bekasi harus menjadi bagian warna perubahan yang mampu merawat demokrasi di masa non-tahapan Pemilu,” ujar Jhonny.

Ia menambahkan, pesan perjuangan Bung Karno mengenai pembelaan terhadap kelompok masyarakat miskin dan terabaikan harus terus menjadi inspirasi bagi generasi muda. “Ideologi menjaga marhaenisme itu bukan hanya ditujukan untuk kader-kader GMNI, tapi juga seluruh anak bangsa,” tegasnya.

Jhonny juga berharap para kader muda GMNI di Kota Bekasi memiliki sikap inklusif dan mampu berkolaborasi dengan kelompok aktivis lainnya, termasuk organisasi yang tergabung dalam Cipayung. Menurutnya, GMNI memiliki peran strategis dalam menjaga Kota Bekasi sebagai kota yang toleran dengan menghadirkan semangat Pancasila di berbagai ruang kehidupan.

Kegiatan PPAB GMNI Komisariat Universitas Bhayangkara yang dihadiri sekitar 30 mahasiswa tersebut merupakan PPAB pertama setelah rekonsiliasi dualisme GMNI di Kota Bekasi. Ketua DPC GMNI Kota Bekasi, Nicolas Tamba, menyatakan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sekaligus menciptakan kader-kader baru yang berkualitas.

Kegiatan ini sejalan dengan upaya Bawaslu Kota Bekasi dalam menggencarkan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif pada masa non-tahapan pemilu. Melalui kolaborasi dengan mahasiswa dan organisasi kepemudaan, Bawaslu terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga demokrasi yang jujur, adil, inklusif, dan berintegritas.