Lompat ke isi utama

Berita

Ketua Bawaslu Kota Bekasi: Demokrasi Inklusif Dimulai dari Lingkungan yang Aman dan Setara

Vidya Nurrul Fathia

Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, menyampaikan pengantar diskusi secara virtual pada kegiatan Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif (RP4) Tahun 2026 yang diselenggarakan Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat, Kamis (25/6).

KOTA BEKASI - Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, menjadi salah satu pengantar diskusi dalam kegiatan Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif (RP4) Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat secara virtual, Kamis (25/6). Forum yang mengangkat tema "Konsolidasi Demokrasi Inklusif: Perempuan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Privat dan Publik" tersebut menghadirkan Komisioner Komnas Perempuan, Dr. Devi Rahayu, S.H., M.Hum., sebagai narasumber utama.

Mengawali penyampaiannya, Vidya menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Kota Jakarta Barat atas terselenggaranya forum RP4 sebagai ruang diskusi yang mendorong penguatan demokrasi inklusif melalui perspektif kesetaraan gender dan perlindungan perempuan.

"Kami mengapresiasi Bawaslu Kota Jakarta Barat yang telah menghadirkan forum ini. RP4 menjadi bukti bahwa penguatan demokrasi tidak hanya berbicara mengenai tahapan pemilu, tetapi juga tentang bagaimana menghadirkan ruang yang aman, setara, dan bebas dari segala bentuk kekerasan bagi seluruh warga negara," ujar Vidya.

Dalam paparannya, Vidya menegaskan bahwa demokrasi yang inklusif harus dimulai dari lingkungan kerja dan kehidupan sehari-hari. Menurutnya, setiap institusi, termasuk penyelenggara pemilu, memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap hak asasi manusia, bebas dari kekerasan seksual, serta memberikan kesempatan yang setara bagi perempuan untuk berpartisipasi dan mengambil peran strategis.

Ia menekankan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan seksual, baik yang bersifat verbal, fisik, maupun psikis. Selain itu, perempuan harus memperoleh ruang, hak, dan kesempatan yang sama untuk berkontribusi, memimpin, serta terlibat dalam pengambilan keputusan tanpa diskriminasi.

"Kita tidak bisa mewujudkan demokrasi yang inklusif di ruang publik apabila lingkungan kerja kita sendiri belum mampu menjamin rasa aman, bebas dari kekerasan seksual, dan menjunjung kesetaraan gender. Oleh karena itu, kita harus menjadi teladan dalam menciptakan budaya kerja yang sehat dan berkeadilan," tegasnya.

Vidya juga mengajak seluruh peserta untuk menjadikan upaya pencegahan kekerasan seksual sebagai tanggung jawab bersama. Menurutnya, lingkungan kerja yang aman dan responsif gender akan memperkuat kualitas kelembagaan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi.

Melalui keikutsertaan dalam forum RP4, Bawaslu Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mendukung terciptanya demokrasi yang inklusif dengan memperkuat perspektif kesetaraan gender dalam pelaksanaan tugas pengawasan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat menjadi landasan dalam mewujudkan pengawasan pemilu yang profesional, partisipatif, dan berintegritas.

Foto: Humas Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Barat

Penulis: Humas-Af