Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kota Bekasi Resmi Luncurkan "Mediation Clinic", Perkuat Ruang Konsultasi dan Pencegahan Sengketa Pemilu

launching

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi meluncurkan layanan Mediation Clinic sebagai bagian dari pengembangan layanan konsultasi dan edukasi hukum kepemiluan bagi partai politik.

KOTA BEKASI - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi secara resmi meluncurkan layanan Mediation Clinic (Klinik Mediasi) sebagai ruang edukasi hukum kepemiluan dan konsultasi penyelesaian sengketa proses pada Senin (16/11/2026). 

Peresmian yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Bekasi ini dihadiri oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat sekaligus Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Harminus Koto, Ketua Bawaslu Kota Bekasi Vidya Nurrul Fathia, jajaran anggota dan sekretariat Bawaslu Kota Bekasi, serta perwakilan pengurus partai politik tingkat Kota Bekasi. 

Peluncuran Mediation Clinic ini diinisiasi di tengah masa non-tahapan pemilu sebagai langkah strategis dan preventif untuk membangun komunikasi aktif bersama partai politik, pemangku kepentingan, maupun masyarakat sebelum memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2029. 

Anggota Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus mengatakan peluncuran layanan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan program Bawaslu Jawa Barat yang melibatkan 27 Bawaslu kabupaten/kota.

“Ini adalah launching Mediation Clinic di Bawaslu Kota Bekasi. Program ini merupakan tindaklanjut dari program yang berkaitan dengan data partai politik berkelanjutan,” ujar Jhonny.

Sementara Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, menyampaikan bahwa kehadiran Mediation Clinic merupakan wujud keterbukaan Bawaslu dalam memberikan pendampingan informasi serta pembaruan regulasi perundang-undangan kepemiluan kepada seluruh peserta pemilu. 

"Mediation clinic merupakan merupakan ruang untuk konsultasi dan ruang untuk Edukasi Hukum Kepemiluan. 
Mediation clinic diharapkan ruang konsultasi dan edukasi bagi partai politik, peserta pemilu dan masyarakat untuk memahami regulasi kepemiluan, peraturan.
Selain itu Mediation clinic menjadi ruang untuk Pencegahan Sengketa, untuk mendeteksi dan mencegah potensi sengketa proses sejak dini agar diselesaikan dengan cepat, adil dan transparani," ujar Vidya Nurrul Fathia dalam sambutannya. 

Sementara itu, Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Harminus Koto, mengapresiasi langkah progresif Bawaslu Kota Bekasi yang menghadirkan fasilitas klinik mediasi secara mandiri tanpa membebani anggaran negara (non-budgeter). Ia menegaskan bahwa pendampingan dan pemutakhiran data kepengurusan serta keanggotaan partai politik sejak dini telah menjadi kebijakan nasional Bawaslu RI guna menghindari persoalan administratif saat tahapan pendaftaran dimulai.

 "Melalui klinik mediasi dan layanan harian di setiap kabupaten dan kota, partai politik dapat membenahi sinkronisasi data kepengurusan sejak sekarang. Dengan demikian, saat tahapan pendaftaran pemilu dimulai, partai politik tidak lagi disibukkan oleh kendala administratif, melainkan dapat berfokus penuh pada strategi pemenangan dan kampanye," jelas Harminus Koto. 

Peresmian Mediation Clinic Bawaslu Kota Bekasi ditandai secara simbolis dengan prosesi pemotongan pita oleh Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat bersama Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bekasi, yang kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sebagai ungkapan rasa syukur serta sesi dokumentasi bersama seluruh perwakilan partai politik yang hadir. 

Foto: Novan
Penulis: Zidan Herlangga
Editor: Aprianto Bima