Lewat Ngabuburit Daring, Bawaslu Kota Bekasi Perkuat Pilar Demokrasi

KOTA BEKASI - Bawaslu Kota Bekasi menyelenggarakan program “Ngabuburit Pengawasan” perdana secara daring melalui siaran langsung YouTube dan Instagram pada Jum’at (27/02). Kegiatan ini menghadirkan Ketua Bawaslu Kota Bekasi, Vidya Nurrul Fathia, sebagai narasumber pertama dengan mengangkat tema “Penguatan Lembaga Pengawas Pemilu sebagai Pilar Demokrasi.”

Program “Ngabuburit Pengawasan” merupakan agenda tahunan yang diinisiasi oleh Bawaslu RI. Pada tahun ini, tema besar yang diusung adalah “Penguatan Spirit Kelembagaan Bawaslu”, sebagai upaya memperkokoh nilai, integritas, dan komitmen pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dalam pemaparannya, Vidya menegaskan bahwa demokrasi tidak dapat dimaknai sekadar sebagai proses elektoral.

“Demokrasi bukan sekadar angka di kotak suara. Demokrasi adalah keadilan dan kedaulatan rakyat. Di sinilah Bawaslu berdiri, bukan sebagai penonton, melainkan sebagai benteng terakhir yang memastikan mandat rakyat tidak dicederai,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penguatan lembaga pengawas pemilu bukan semata soal perluasan kewenangan, melainkan mempertegas integritas, profesionalitas, dan keberanian dalam menjalankan fungsi pengawasan.

“Penguatan lembaga pengawas bukan hanya soal menambah wewenang, tetapi mempertajam taring integritas, profesionalitas, dan keberanian dalam menjaga demokrasi,” tegasnya.

Menurutnya, tantangan pengawasan kini semakin kompleks. Dinamika politik, perkembangan teknologi, hingga disinformasi di ruang digital menuntut Bawaslu untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Meski tingkat kepercayaan publik terhadap Bawaslu menunjukkan tren peningkatan, ia mengingatkan bahwa kepercayaan tersebut harus terus dirawat.

“Kepercayaan publik terhadap Bawaslu memang terus meningkat, tetapi kepercayaan itu tidak boleh kita anggap selesai. Ia harus terus dirawat melalui kerja-kerja pengawasan yang transparan dan akuntabel,” tambah Vidya.

Dalam konteks penguatan kelembagaan, ia memaparkan sejumlah strategi utama, di antaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar memiliki kompetensi teknis yang kuat dan responsif terhadap dinamika lapangan; digitalisasi serta optimalisasi sistem informasi untuk mempercepat laporan dan meningkatkan transparansi; serta standarisasi tata kelola penanganan pelanggaran agar setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional.

Namun demikian, Vidya menekankan bahwa ruh utama penguatan kelembagaan terletak pada pengawasan partisipatif.

“Pengawasan partisipatif adalah ruh penguatan kelembagaan. Dengan keterbatasan personel, pengawasan harus menjadi gerakan bersama. Ketika masyarakat ikut mengawasi, demokrasi menjadi milik bersama, bukan hanya milik penyelenggara,” jelasnya.

Di Kota Bekasi, penguatan partisipasi publik terus didorong melalui edukasi politik, kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat, komunitas kepemudaan, serta penyediaan kanal pelaporan yang mudah diakses. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen untuk memastikan setiap warga memiliki ruang dalam menjaga kualitas demokrasi.

Dari sudut pandang kelembagaan, “Ngabuburit Pengawasan” bukan sekadar forum diskusi menjelang berbuka puasa, tetapi juga sarana refleksi dan konsolidasi nilai. Penekanan pada integritas, adaptasi digital, serta partisipasi publik menunjukkan bahwa penguatan Bawaslu diarahkan tidak hanya pada aspek struktural, melainkan juga pada penguatan budaya kerja dan kolaborasi dengan masyarakat.

Rangkaian “Ngabuburit Pengawasan” ini akan terus berlanjut sepanjang bulan Ramadhan dengan menghadirkan Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Bekasi sebagai narasumber pada setiap sesi, baik secara daring maupun luring. Pada mekanisme luring, kegiatan akan dikemas melalui “Ngaji Demokrasi” yang dirangkaikan dengan pembagian takjil serta buka puasa bersama jajaran sekretariat sebagai bagian dari penguatan kebersamaan dan spirit kelembagaan.

Melalui konsistensi pelaksanaan program ini, Bawaslu Kota Bekasi berharap dapat memperluas literasi pengawasan di tengah masyarakat, memperkuat kesadaran partisipatif, serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap kualitas demokrasi. Dengan demikian, “Ngabuburit Pengawasan” diharapkan memberikan dampak positif berupa meningkatnya pemahaman, keterlibatan aktif, dan kepercayaan publik dalam bersama-sama menjaga demokrasi di Kota Bekasi.

Menutup penyampaiannya, Vidya mengajak seluruh elemen untuk menjadikan masa non-tahapan sebagai momentum mempererat sinergi.

“Demokrasi yang kuat membutuhkan pengawasan yang kuat. Dan pengawasan yang kuat membutuhkan dukungan masyarakat. Mari kita rawat demokrasi, bukan hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi setiap saat. Karena pada akhirnya, menjaga demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkasnya.