Pemerintah Kota Bekasi siap mendukung kerja-kerja KPU dan Bawaslu Kota Bekasi untuk perbaikan pelayanan pada Pemilu mendatang

Bawaslu Kota Bekasi menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bekasi pada 5 November 2026, kegiatan ini dihadiri oleh dr. Idhan Kholik (Anggota KPU RI), Harris Bobihoe (Walikota Kota Bekasi)

Pemerintah Kota Bekasi menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024 yang lebih inklusi dan ramah penyandang disabilitas.

"Kami berharap, KPU dan Bawaslu Kota Bekasi terus bersinergi dalam persiapan Pemilu 2029, khususnya dalam penyediaan fasilitas difabel di tempat pemungutan suara (TPS)," kata Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Harris Bobihoe, di Hotel Horison.

Bobihoe mengatakan hal itu saat bicara dalam rapat koordinasi Forkopimda Kota Bekasi membahas 'Persiapan Pemilu 2029 yang Aksesibel terhadap Disabilitas', yang dihadiri oleh pemerhati dan pegiat Pemilu serta kalangan penyandang disabilitas.

Menurut Bobihoe, pihaknya mendukung persiapan KPU dan Bawaslu menjelang masa tahapan Pemilu tahun 2027 mendatang dalam memfasilitasi penyandang disabilitas.

"Pemerintah memperhatikan serius setiap program kerja ramah disabilitas, termasuk pada hari pencoblosan di TPS," ujarnya.

Berdasarkan Pemutakhiran Data Pemilih. Berkelanjutan Triwulan III 2026 KPU Kota Bekasi, jumlah pemilih Disabilitas 7.492 dengan klasifikasi sensorik netra terbanyak yaitu 3.912 pemilih.

Sementara itu, Koordiv P2HM Bawaslu Kota Bekasi Choirunisa Marzoeki menyatakan jajaran pengawas pemilu memiliki tugas mengawasi penyelenggaraan pemilu yang ramah disabilitas.

"Bukan sekedar menghadirkan pemilih di TPS, tetapi memastikan partisipasi yang setara” ucap Nisa

Menurut dia, Pemilu inklusif adalah ukuran kualitas demokrasi.

"Inklusif itu apa? inklusif itu ya merangkul, serta melibatkan semua orang dari berbagai latar belakang, termasuk disabilitas dan hambatan dari kawan-kawan disabilitas perlu dilakukan sejak perencanaan tahapan, bukan hanya pada hari pemungutan suara," ujarnya.