Asistensi Keuangan dan BMN, Bawaslu RI Kunjungi Bawaslu Kota Bekasi

Kota Bekasi-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi menerima kunjungan kerja dari Biro Keuangan Bawaslu Republik Indonesia, pada Selasa (02/12). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan monitoring terkait tata kelola keuangan dan penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), menyusul status Bawaslu Kota Bekasi sebagai Satuan Kerja (Satker) baru.

Kepala Biro Keuangan Bawaslu RI, Dalam arahannya beliau menekankan bahwa transisi menjadi Satker baru menuntut tanggung jawab administratif yang lebih besar. Kesiapan pengelolaan anggaran dan aset menjadi pondasi utama agar kerja-kerja pengawasan pemilu di Kota Bekasi dapat berjalan optimal tanpa kendala administratif.

"Sebagai Satker baru, Bawaslu Kota Bekasi harus mampu membangun sistem tata kelola yang akuntabel sejak awal. Jangan sampai ada kesalahan mendasar dalam pengelolaan dana hibah maupun APBN, serta pastikan seluruh aset BMN tercatat dengan rapi dalam sistem," ujar Kepala Biro Keuangan Bawaslu RI.

Kegiatan ini mencakup bedah teknis terkait penggunaan aplikasi keuangan negara (SAKTI), mekanisme pertanggungjawaban anggaran, hingga inventarisasi fisik aset kantor. Tim Biro Keuangan RI secara mendetail memeriksa kesiapan administrasi untuk memitigasi potensi temuan di kemudian hari.

Kepala Sekretariat (Kasek) Bawaslu Kota Bekasi, [Riki Fitrian], menyambut positif kehadiran tim dari Bawaslu RI. Menurutnya, supervisi langsung ini sangat dibutuhkan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan kapasitas SDM kesekretariatan di Kota Bekasi.

"Arahan dari Pak Kabiro menjadi pedoman penting bagi kami. Kami berkomitmen untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan dan BMN yang transparan, sehingga dukungan terhadap tugas komisioner dalam mengawasi tahapan pemilu/pilkada bisa maksimal," ungkapnya.

Dengan adanya asistensi ini, diharapkan Bawaslu Kota Bekasi dapat menjadi salah satu Satker percontohan yang tidak hanya tajam dalam pengawasan pemilu, tetapi juga tertib dan bersih dalam pengelolaan keuangan negara.