Bawaslu Jawa Barat Atur Sistem Kerja WFH 100%

Bekasi (09/07) - Koordinator Divisi Humas Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Lolly Suhenty menjelaskan, menghadapi situasi pandemi covid-19 ini berat secara psikologis dan rumit secara teknis. Menurutnya, "kerja WFH harus dimaksimalkan secara baik, kerja pelayanan publik tidak boleh berhenti harus berjalan, semua divisi agar memaksimalkan kerja sebagai kehumasan", ujarnya yang disampaikan dalam Rapat Daring Koordinasi Kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat di Masa Pandemi covid-19 pada Jumat (09/07/2021) yang diikuti oleh Bawaslu Kota Bekasi.

Sementara itu, Yusuf Kurnia (Koordinator Divisi Hukum dan Datin Bawaslu Jabar) memaparkan divisi hukum agar melakukan sinkronisasi data-data integral antara semua divisi dan harapannya sudah bisa berjalan. Kemudian divisi hukum juga melakukan analisis audit tentang kewenangan penanganan pelanggaran yang sudah dilaksanakan, membuka catatan-catatan perkara etik, administrasi dan pidana untuk evaluasi dalam menghadapi pemilu yang akan datang.

Zaky Hilmi (Koordinator Divisi  Pengawasan Bawaslu Jabar) menambahkan, “Program Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif (SKKP) yang sudah berjalan tetap ditunda dulu mengikuti arahan pemerintah tentang pemberlakuan PPKM  Jawa-Bali, dan akan dijadwalkan kembali pasca tanggal 20 Juli nanti”, tegasnya.

(miai/hhd)