Bawaslu Kota Bekasi Perkuat Pengawasan Partisipatif Lewat Diskusi Pojok Pengawasan

KOTA BEKASI - Bawaslu Kota Bekasi mengikuti kegiatan Diskusi Pojok Pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Barat secara daring, Selasa (11/2). Kegiatan ini mengusung tema “Refleksi dan Proyeksi Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan, Pengawasan, Pengawasan Partisipatif dan Hubungan Antar Lembaga Tahun 2025.”

Jajaran Bawaslu Kota Bekasi yang mengikuti kegiatan tersebut di antaranya Koordinator Divisi P2HM Choirunnisa Marzoeki, Kepala Sekretariat Riki Fitrian, Kasubbag Pengawasan dan Humas Rendy Tri Rachmawan, serta staf pelaksana teknis.

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Zacky Muhammad Zam Zam, menegaskan bahwa meskipun berada dalam masa non-tahapan, Bawaslu tetap harus menjaga eksistensi dan konsistensi kelembagaan. Ia menekankan pentingnya konsolidasi internal, penguatan hubungan antar lembaga, serta perluasan jejaring dengan kampus dan stakeholder guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Jabar, Widodo Wuryanto, menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan di kabupaten/kota telah berjalan, namun perlu penguatan perencanaan dan konsolidasi agar lebih terstruktur dan efektif. Ia juga mendorong sekretariat untuk memberikan dukungan penuh terhadap seluruh divisi, termasuk dalam pengawasan partisipatif dan pemetaan pengawasan berbasis risiko sesuai karakteristik daerah masing-masing.

Pada sesi materi, Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Hj. Nuryamah, menekankan pentingnya refleksi dan proyeksi program pencegahan secara menyeluruh. Ia mendorong optimalisasi pengawasan partisipatif melalui kampus dan stakeholder, penguatan pelaporan melalui SIWASDATIF, serta pembentukan dan pemaksimalan posko aduan masyarakat.

Selain itu, ia juga mengingatkan pentingnya sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), penguatan pelaporan berbasis online dan offline, serta penekanan isu strategis seperti keterwakilan perempuan minimal 30 persen dan pencegahan praktik politik uang.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Bekasi berkomitmen menjaga konsistensi kinerja pengawasan di masa non-tahapan serta terus membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat guna memperkuat demokrasi yang partisipatif dan berintegritas.