Konsolidasi Demokrasi se-Jawa Barat: Bawaslu Kota Bekasi di Peringkat Kedua

KOTA BEKASI - Bawaslu Kota Bekasi menghadiri kegiatan diskusi virtual Pojok Pengawasan bersama jajaran Bawaslu se-Jawa Barat yang membahas tantangan partisipasi masyarakat dalam pencegahan potensi pelanggaran Pemilu. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui zoom meeting pada Rabu (20/5).

Pada edisi Pojok Pengawasan tersebut, kegiatan menghadirkan narasumber Enceg Fuad Syukron selaku Koordinator Divisi P2HM Bawaslu Kota Tasikmalaya, serta Wulan Sarifah selaku Koordinator Divisi P2HM Bawaslu Kabupaten Ciamis.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jawa Barat, Nuryamah, membuka kegiatan sekaligus memberikan sambutan kepada seluruh peserta Pojok Pengawasan. Dalam kesempatan tersebut, Nuryamah juga memaparkan data hasil kerja-kerja pencegahan dan pengawasan Bawaslu kabupaten/kota se-Jawa Barat, termasuk rekapitulasi data Konsolidasi Demokrasi Tahun 2026 pada Triwulan I.

Berdasarkan data tersebut, Kabupaten Tasikmalaya menempati urutan pertama dengan total 225 kegiatan Konsolidasi Demokrasi. Sementara itu, Bawaslu Kota Bekasi berhasil berada di posisi kedua dengan 98 kegiatan, disusul 25 kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat.

“Kami mengapresiasi jajaran Bawaslu se-Jabar yang terus aktif hadir di tengah masyarakat di masa non-tahapan Pemilu,” ujar Nuryamah.

Ia menambahkan, Bawaslu akan terus memperkuat upaya pencegahan dan pengawasan partisipatif dengan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan generasi muda, guna meningkatkan kesadaran demokrasi di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengawas Pemilu dari 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, termasuk Koordinator Divisi P2HM Bawaslu Kota Bekasi, Choirunnisa Marzoeki, didampingi Kasubbag Pengawasan dan Humas Rendy Tri Rachmawan serta staf Divisi P2HM Afifudin. Kehadiran Bawaslu Kota Bekasi dalam forum tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi, berbagi praktik baik pengawasan partisipatif, serta meningkatkan kualitas pelaksanaan Konsolidasi Demokrasi di Jawa Barat.