Membaca Wajah Pemilihan di Masa Depan.

Ada satu angka yang membuat saya berhenti dan berpikir beberapa lama. Data Kementerian Dalam Negeri semester II 2025 mencatat penduduk Kota Bekasi sudah menembus 2.595.927 jiwa. Dari jumlah itu, 1.842.990 jiwa atau 70,99 persen adalah gabungan Generasi Z, Milenial, dan Generasi X. Generasi Z sendiri, mereka yang lahir antara 1997 hingga 2012, tercatat sebanyak 656.931 jiwa, sekitar 25,30 persen dari total penduduk. Angka ini bukan sekadar statistik kependudukan. Ini peta jalan elektoral.

Bawaslu Kota Bekasi sudah menangkap sinyal itu. Dalam road show ke SMP negeri dan swasta tahun lalu, Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Bekasi, Jhonny Sitorus, menyampaikan hal yang jarang kita dengar dari penyelenggara pemilu. "Siswa-siswi kelas 9 SMP merupakan pemilih pemula yang berusia 17 tahun pada Pemilu 2029. Mereka adalah kelompok anak muda Gen Z yang mendominasi jumlah pemilih pada setiap Pemilu," katanya.

KPU RI bahkan lebih blak-blakan. Proyeksi mereka menunjukkan pemilih muda, Gen Z dan milenial akan mencapai 60 hingga 70 persen dari total daftar pemilih pada 2029. Anggota KPU, August Mellaz, menyebut fenomena ini sebagai "ledakan demografi" yang menempatkan Gen Z sebagai penentu arah kebijakan bangsa. Tapi ia juga memperingatkan sesuatu yang penting, tanpa literasi politik yang memadai, mereka bisa menjadi objek mobilisasi suara, bukan subjek demokrasi yang kritis. Peringatan itu bukan tanpa dasar.

Kita tidak perlu menunggu 2029 untuk melihat gambaran besarnya. Pilkada serentak November 2024 sudah memberi kita potret buram. Dari 1.828.740 pemilih yang terdaftar, hanya sekitar 1.000.636 orang yang datang ke TPS. Tingkat partisipasi tercatat 55,05 persen, terendah dibandingkan 26 kabupaten/kota lain di Jawa Barat.
Penjabat Wali Kota Bekasi saat itu, Raden Gani Muhammad, tidak menyembunyikan kekecewaannya. Ia menyebut penurunan ini "begitu drastis" dibandingkan Pemilu Februari 2024 yang partisipasinya hampir 81 persen. Yang lebih mengusik: KPU Kota Bekasi sendiri mencatat sekitar 450.000 pemilih pemula pada Pilkada 2024, atau sekitar 23 persen dari total pemilih. Angka itu cukup besar untuk mengubah lanskap politik lokal jika mereka hadir dan memilih dengan kesadaran penuh. Tapi fakta berkata lain.

Di titik ini, saya teringat sebuah buku yang saya baca beberapa tahun lalu, Reader, Come Home karya Maryanne Wolf. Wolf, profesor di UCLA School of Education and Information Studies, menghabiskan kariernya mempelajari bagaimana membaca bekerja di otak dan bagaimana ia mengubah otak.
Salah satu gagasan Wolf yang paling mengganggu saya adalah otak manusia tidak terlahir dengan sirkuit bawaan untuk membaca. Berbeda dengan kemampuan berbicara yang hampir otomatis, membaca memaksa otak membentuk sirkuit baru. Dan sirkuit itu yang ia sebut reading circuit, terbentuk dari kebiasaan membaca yang kita lakukan. Masalahnya, kebiasaan kita sedang berubah.

Budaya scrolling cepat, skimming, dan membaca lewat layar melatih otak memproses informasi secara instan tetapi dangkal. Wolf tidak anti-teknologi. Ia justru menawarkan konsep yang menarik: otak biliterate, kemampuan yang sama baiknya dalam membaca cepat secara digital maupun membaca mendalam lewat buku fisik.
Tapi membangun otak biliterate butuh latihan. Dan latihan itu, bagi banyak anak muda kita, sedang tergerus.

Kegelisahan Wolf bukanlah alarm tanpa dasar. Dalam testimoni tertulisnya di hadapan Komite Senat Amerika Serikat untuk Perdagangan, Sains, dan Transportasi pada Januari 2026, neuroscientist Jared Cooney Horvath menyampaikan temuan yang mengguncang. Berdasarkan analisis data Programme for International Student Assessment (PISA) dari lebih dari 80 negara, Horvath menyimpulkan bahwa Generasi Z adalah generasi pertama dalam sejarah modern yang skor kognitifnya lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya pada usia yang sama.
Horvath menegaskan bahwa penurunan ini bukan faktor genetik. Ini murni perubahan lingkungan hidup anak. Perangkat layar membuat anak-anak terbiasa melakukan multitasking, membaca cepat, dan mengonsumsi konten instan, keterampilan yang tampak produktif, tetapi menggerus kemampuan memproses informasi secara mendalam.

Ia menyebut satu istilah yang tepat menusuk: anak-anak hari ini punya alat untuk menemukan jawaban secara instan lewat internet dan AI, tetapi mereka kehilangan "dahaga" untuk berpikir mendalam.
Kembali ke Bekasi. OJK mencatat indeks literasi digital Generasi Z Indonesia hanya 62 persen, terendah di ASEAN yang rata-ratanya mencapai 70 persen. Sementara laporan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) 2025 dari Kementerian Komunikasi dan Digital menunjukkan pilar literasi digital nasional justru turun tajam, 8,97 poin dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 30,3 persen responden mengaku belum mampu memastikan kredibilitas sumber informasi, dan 28,8 persen tidak dapat memverifikasi kebenaran berita yang mereka terima secara daring.

Ini bukan berarti Gen Z Bekasi bodoh. Sama sekali bukan. Mereka sangat mahir menavigasi visual, cepat beradaptasi dengan aplikasi baru, dan punya akses informasi yang belum pernah dimiliki generasi mana pun sebelumnya. Masalahnya bukan kemampuan, masalahnya adalah arah kemampuan itu dilatih.
Saya menulis ini bukan untuk meratapi generasi muda. Saya menulis ini karena percaya bahwa demokrasi Kota Bekasi pada 2029 tidak bisa diselamatkan hanya dengan menambah jumlah TPS atau memperbanyak spanduk sosialisasi. Ada pekerjaan yang lebih mendasar.
Demokrasi substantif, demokrasi yang tidak berhenti pada prosedur pemilu, tetapi benar-benar mewujudkan keadilan, kesejahteraan, perlindungan hak asasi, dan partisipasi aktif warga. Membutuhkan pemilih yang mampu berpikir kritis. Pemilih yang bisa membedakan janji dari realitas, yang bisa membaca anggaran, yang bisa mengevaluasi kinerja, dan yang bisa menolak disinformasi. Kemampuan-kemampuan itu tidak lahir dari scrolling tiga jam sehari. Ia lahir dari kebiasaan membaca mendalam, berdiskusi, dan merefleksikan.

Tahun depan, Juni 2026, tahapan Pemilu 2029 dimulai. Kita masih punya waktu tiga tahun. Pertanyaannya bukan lagi apakah pemilih muda akan mendominasi, mereka pasti akan mendominasi. Pertanyaannya adalah, dominasi seperti apa yang akan mereka bawa ke bilik suara? Dominasi yang digerakkan oleh algoritma, atau dominasi yang digerakkan oleh kesadaran?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak ditentukan oleh KPU, Bawaslu, atau pemerintah kota semata. Ia ditentukan oleh seberapa serius kita, semua pihak membangun ekosistem literasi yang memungkinkan anak-anak Bekasi tumbuh sebagai pemikir, bukan sekadar pemilih.