Pastikan Data Kepengurusan Mutakhir, Bawaslu Kota Bekasi Sambangi Partai Ummat

Kota Bekasi - Upaya memastikan keterbaruan dan keabsahan data kepengurusan partai politik terus dilakukan Bawaslu Kota Bekasi. Salah satunya melalui kunjungan kerja ke Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Ummat Kota Bekasi dalam rangka Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB), Rabu (17/12).

Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB) guna memastikan akurasi dan keterbaruan data kepengurusan partai politik menjelang tahapan Pemilu 2029. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD Partai Ummat Kota Bekasi, Supriadi, menegaskan kesiapan partainya dalam menghadapi setiap proses verifikasi yang akan dilalui.

“Kami solid dan siap menghadapi Pemilu 2029 mendatang untuk diverifikasi baik secara administrasi maupun faktual. Terbukti, kami telah memperbarui data kepengurusan partai melalui aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) KPU,” ujar Supriadi.

Dalam pelaksanaan pengawasan tersebut, Bawaslu Kota Bekasi menjalankan tugasnya dengan berlandaskan pada Surat Edaran Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan. Pedoman ini menjadi acuan utama untuk memastikan proses pemutakhiran data kepengurusan partai politik berjalan sesuai regulasi dan prinsip kepemiluan.

Pengawasan DPPB di Kantor DPD Partai Ummat Kota Bekasi diikuti oleh jajaran pengurus partai, mulai dari Ketua DPD Supriadi hingga pengurus tingkat kecamatan. Sementara dari Bawaslu Kota Bekasi hadir Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS) Jhonny Sitorus, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2HM) Choirunisa Marzoeki, Kasubbag Pengawasan dan Humas Rendy Tri Rachmawan, serta jajaran staf Sekretariat Bawaslu Kota Bekasi yakni Arya Choirun Nisa, Surabili, Nindy Febri Agustina, dan Afidatun Nahdiah.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan demi terwujudnya penyelenggaraan pemilu yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.