Gelar Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kota Bekasi akan Tingkatkan Kualitas Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas

BEKASI — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi menyelenggarakan kegiatan Rapat Konsolidasi Demokrasi dalam rangka Meningkatkan Kualitas Pengawasan yang Profesional dan Berintegritas di Kota Bekasi. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, bertempat di Resto Wulan Sari, Graha Hartika.

Kegiatan ini dihadiri  oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kota Bekasi, para peserta dari kalangan Pelajar, Mahasiswa, Aktivis Cipayung dan kelompok pegiat Pemilu, guna menyamakan persepsi, memperkuat pemahaman, serta membangun sinergi dalam menghadapi berbagai tantangan penyelenggaraan pemilu.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat Bawaslu Kota Bekasi, Basan Saiful Nurdin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa rapat konsolidasi ini memegang peranan krusial. Ia menyatakan:
"Bahwa rapat dilaksanakan dalam rangka menyamakan perspektif dan pemahaman bersama, mengingat kegiatan ini merupakan bagian penting dalam mendukung kelancaran dan keberhasilan proses penyelenggaraan Pemilu."

Dalam kegiatan konsolidasi demokrasi yang digelar di Kota Bekasi, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Kesbangpol Kota Bekasi, Nuryani, memaparkan pentingnya memperkuat sinergi pengawasan pemilu yang profesional dan berintegritas guna menghadapi berbagai tantangan lokal seperti heterogenitas masyarakat urban dan potensi penyebaran disinformasi. Melalui dukungan strategis, peningkatan pendidikan politik, serta penguatan skema kerja sama multi-stakeholder yang melibatkan Bawaslu, aparat keamanan, ormas, media, dan masyarakat, Kesbangpol berkomitmen menjaga stabilitas daerah demi mewujudkan kualitas pengawasan pemilu yang kredibel dan berlandaskan fondasi demokrasi yang kuat.

Sementara itu, Ketua JPPR Kota Bekasi, Wiwit Priyadi, turut memaparkan materi mengenai pentingnya konsolidasi demokrasi yang mencakup penguatan institusi, partisipasi bermakna, serta kepercayaan publik. Melalui strategi pencegahan berbasis risiko, pengawasan partisipatif, adaptasi teknologi digital, serta koordinasi lintas pemangku kepentingan, ia menekankan perlunya langkah kolaboratif dan komitmen bersama untuk mengatasi berbagai tantangan lokal seperti politik uang, penyalahgunaan fasilitas publik, dan disinformasi demi mewujudkan pemilu yang adil serta transparan.

Poin penting untuk memperkuat fondasi demokrasi di Kota Bekasi, antara lain:

Kolaborasi Sinergis: Diharapkan terjalin kolaborasi yang sinergis antara Pemerintah Daerah, khususnya Kesbangpol, dengan Bawaslu Kota Bekasi dalam meningkatkan kualitas demokrasi. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat pendidikan politik masyarakat serta memperluas jangkauan sosialisasi ke seluruh elemen.

Institusi yang Kuat: Penyelenggaraan pemilu didasari peraturan yang jelas. KPU dan Bawaslu diharapkan terus memperkuat sinergi serta harmonisasi dalam tugas dan kewenangan. Selain itu, diperlukan penguatan kewenangan Bawaslu dalam aspek verifikasi teknis dan administrasi sebagai bahan evaluasi untuk pemilu dan pilkada mendatang.

Partisipasi yang Bermakna: Mendorong keterlibatan aktif warga, peserta pemilu, media, lembaga pendidikan/kampus, dan masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi.

Kepercayaan Publik: Diperlukan perbaikan serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan guna memulihkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengawas pemilu.
Kegiatan ini turut diisi dengan sesi diskusi interaktif yang membahas solusi atas penurunan angka partisipasi pemilih, strategi pendidikan politik bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tetap menjunjung netralitas, sistem monitoring dan evaluasi berkala, serta pemerataan akses informasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat secara inklusif.

Melalui terselenggaranya Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kota Bekasi optimistis kualitas pengawasan kepemiluan ke depan akan semakin profesional, transparan, dan berintegritas tinggi.